Panduan negaraPanduan per negara

Arbitrase P2P Kripto di Indonesia: Aturan OJK, Pajak dan Risiko Rekening Diblokir

Semua yang khas untuk P2P kripto dengan rupiah: bursa dan metode pembayaran yang dipakai saat ini, siapa yang berizin OJK dan siapa yang masuk daftar ilegal Satgas PASTI, berapa pajak jual beli kripto sejak PMK 50/2025, dan kenapa rekening penjual P2P bisa diblokir.

PenulisAntonio MerkleDiterbitkan30 Oktober 202611 menit baca

Bursa dengan IDR dan spread saat ini

Iklan P2P rupiah ada di sembilan bursa yang dipantau P2P.Army, dan pasarnya paling tersebar di antara negara dalam panduan kami: Binance hanya memegang sekitar 38% iklan. Semua bursa itu adalah platform luar negeri. Bursa dalam negeri berizin antara lain Indodax, Tokocrypto (terafiliasi Binance, pindah ke bursa ICEx pada Juni 2026), Pintu, Upbit, Reku, Pluang dan Nobi. Pada Juli 2026 Bybit meluncurkan Bybit Indonesia di bawah pengawasan OJK setelah mengakuisisi mayoritas saham NOBI; apakah platform itu menyediakan P2P belum jelas. Tabel di bawah diperbarui langsung.

Data langsungIDR di bursa P2P saat ini

Bursa	Beli USDT	Jual USDT	Spread	Iklan	Aktivitas 24H
Binance	18.299	18.268	+0,17%	1.009	119.673
Bybit	18.304	18.251	+0,29%	432	29.720
Okx	18.361	18.268	+0,51%	368	17.032
Bitget	18.308	18.064	+1,35%	270	27.304
Gate	18.314	18.258	+0,30%	205	7.291
Mexc	18.286	18.058	+1,26%	167	10.683
HTX	18.796	18.361	+2,37%	76	209
BingX	18.429	17.978	+2,51%	75	3.889
Kucoin	18.928	18.001	+5,15%	75	336

Rata-rata menggabungkan berbagai metode pembayaran dan iklan akun baru, jadi spread besar atau negatif di tabel adalah alasan untuk memeriksa, bukan sinyal transaksi.

Metode pembayaran

Transfer bank dan BI-FAST

Sebagian besar transaksi P2P rupiah dibayar dengan transfer bank — BCA, SeaBank dan bank lain — sering lewat BI-FAST. Batas BI-FAST sejak peluncurannya Rp250 juta per transaksi (bank boleh menetapkan lebih rendah per nasabah), dan biaya ke nasabah paling tinggi Rp2.500. Sejak Januari 2022 OJK melarang lembaga jasa keuangan, terutama bank, memfasilitasi perdagangan kripto dan meminta bank memastikan rekening tidak dipakai untuk penipuan, judi atau pencucian uang. Per Januari 2026 OJK menyetujui 2 bank sebagai penyimpan dana kripto dan sedikitnya 5 bank mengelola dana PAKD.

E-wallet (DANA, OVO, GoPay)

Limit e-wallet jauh lebih kecil daripada transfer bank, jadi untuk nominal besar penjual biasanya memakai rekening bank.

Pajak dan regulasi

Tidak ada aturan khusus P2P. Bagi trader yang menjual USDT lewat P2P di bursa luar negeri, kewajiban yang relevan adalah PPh final 1% yang disetor sendiri bila platform tidak memungutnya. Simpan riwayat transaksi untuk SPT tahunan; untuk kasus Anda, tanyakan konsultan pajak.

1. 26 Jan 2022

   OJK melarang bank memfasilitasi perdagangan kripto

   Bank diminta mencegah rekening dipakai untuk penipuan dan judi.
2. 17 Jul 2024

   Kominfo memblokir akun Instagram Binance, Bybit, Bitget, KuCoin dan MEXC

   Bappebti menyatakan juga memblokir domain dan aplikasi.
3. 11 Sep 2024

   Indodax diretas

   Sekitar US$18,2 juta; Indodax menyatakan saldo pengguna aman.
4. 22 Nov 2024

   Indonesia Anti-Scam Centre mulai beroperasi

   Pemblokiran rekening berdasarkan laporan korban penipuan.
5. 10 Jan 2025

   Pengawasan kripto beralih ke OJK

   POJK 27/2024.
6. 1 Agu 2025

   PMK 50/2025 berlaku

   PPh final 0,21% / 1%, tanpa PPN atas penjualan.
7. Jan–Mei 2026

   Satgas PASTI menutup 228 pedagang kripto ilegal

   Termasuk Binance, Bybit Fintech dan OKX.
8. Jul 2026

   Bybit Indonesia diluncurkan di bawah pengawasan OJK

   Setelah akuisisi NOBI.

Risiko lokal

Risiko terbesar penjual P2P di Indonesia adalah rekening diblokir karena uang yang masuk berasal dari penipuan atau judi online. Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) sampai 31 Juli 2026 menerima 636.014 laporan dan memblokir sedikitnya 604.923 rekening. Untuk judi online, OJK meminta bank memblokir 38.796 rekening (data Agustus 2026) dan menutup rekening lain dengan NIK yang sama. PPATK memperkirakan perputaran judi online Rp286,84 triliun pada 2025, dan pada 2024 Rp28,48 triliun hasil judi dialihkan menjadi aset kripto — artinya uang judi juga mengalir ke P2P.

Jaringan judi dan penipuan membeli rekening atas nama orang lain (rekening proxy) seharga sekitar Rp500 ribu per rekening, dan dana korban dipecah ke beberapa transaksi P2P. Skema klasik adalah penipuan segitiga: penipu menyalin iklan P2P asli, korban membayar ke rekening penjual, lalu penipu meminta kripto dikirim ke dompetnya. Pada Mei 2025 PPATK juga membekukan rekening dormant secara massal (lebih dari 28 juta dibuka kembali sampai akhir Juli), jadi rekening P2P yang lama tidak aktif bisa ikut terkena.

• Bertransaksilah dengan counterparty yang punya 100+ order dan tingkat penyelesaian 95%+; untuk nominal besar, hanya dengan merchant.
• Terima uang hanya dari pemilik akun yang sudah KYC — jangan pernah dari pihak ketiga, kerabat, atau “rekening perusahaan”.
• Cek dana masuk di aplikasi bank Anda sendiri, bukan dari tangkapan layar atau SMS.
• Gunakan rekening terpisah untuk P2P dan tarik profit secara rutin.
• Simpan nomor order, chat, mutasi rekening, nomor referensi transfer, dan nama KYC counterparty untuk setiap transaksi.
• Jangan menerima pembayaran dari rekening atau QRIS atas nama orang lain.
• Jangan pernah menyewakan atau menjual rekening — rekening proxy adalah sasaran utama pemblokiran.

Statistik lengkap pasar IDR — bursa, harga rata-rata, aktivitas dan metode pembayaran — ada di halaman IDR.

Tentang penulis

Antonio Merkle

Pakar kripto, trader arbitrase, dan investor

Pakar kripto sekaligus praktisi arbitrase kripto, investor, dan pengembang perangkat lunak dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Di blog P2P.Army ia menulis tentang berita bursa serta arbitrase P2P dan antarbursa.

• Arbitrase kripto
• Arbitrase P2P
• Arbitrase antarbursa
• Bursa kripto
• Investasi
• Pengembangan perangkat lunak

Semua artikel penulis →